Minggu, 19 April 2009

Penggusuran Atas Nama Pembangunan

Sebuah kritik atas keberpihakan kebijakan pembangunan kepada kaum pemodal

Kota adalah rimba, tangis bayi adalah lolong serigala di bawah bulan (Iwan Fals)

I. Pendahuluan

Entah mulai kapan orang menjadi terhipnotis oleh sebuah daerah yang disebut kota. Seolah disanalah detak jantung kehidupan berkiblat setiap harinya. Tak dapat dipungkiri memang segala yang dibutuhkan manusia untuk hidup ada disana. Episentrum kepentingan sosial, politik, budaya dan sendi kehidupan lain yang juga ada di kota semakin memantapkan kota menjadi suatu kesempurnaan yang tanpa lubang.

Pergerakan massa ke kota juga terus terjadi setiap waktu. Acap kali kita lihat adalah pergerakan massa yang luar biasa untuk menyerbu kota sebagai tempat mencari nafkah. Biasanya, ritual tersebut menjadi pemandangan umum setelah hari raya. Motifnya juga monoton. Saat ada seorang yang telah sukses mendapatkan nafkah di kota, saudara di tanah kelahiran akan tergiur oleh orang tersebut. Akibatnya, semua mata yang tertuju pada kota beranggapan bahwa kota dapat memenuhi kekurangan mereka terutama dalam hal materi atau meraih penghasilan yang lebih baik.

Pertumbuhan yang dialami oleh kota juga sangat cepat. Tak sampai hitungan tahun untuk mendirikan sebuah gedung pencakar langit. Dalam hitungan bulan pun, pemandangan gedung bertingkat nan mewah pun akan selalu berubah. Contoh pertumbuhan fisik tersebut memang dapat bermakna sangat sempit. Dalam arti yang sebenarnya, pertumbuhan kota di berbagai bidang jauh lebih cepat dari itu. Hadi Sabari Yunus (dalam Jurnal Balairung Edisi 40 tahun 2006), mengemukakan pendapatnya tentang empat penyebab utama pertumbuhan kota yang eksplosif tersebut.

Pertama, industrial booming yang luar biasa. Ledakan industri, secara langsung juga enyebabkan kota secara fisik mengalami pemekaran yang luar biasa. Lalu pemekaran ini ini diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang besar pula melalui migrasi. Petani dan penduduk desa berkurang dan melirik untuk berpindah ke kota. Dan kota menjadi overload.

Kedua, revolusi transportasi yang meningkatkan daya mobilisasi penduduk. Jarak menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kemajuan transportasi berjalan selaras dengan kemajuan tekhnologi. Orang mengejar tekhnologi untuk menjadi lebih baik dan merasa selalu kurang. Saat orang dapat meluncur diatas roda, orang ingin lebih cepat menggunakan rel baja. Saat dapat lebih cepat dengan kereta api, orang ingin yang lebih cepat lagi dan akhirnya ditemukan transportasi udara yang ekstra cepat dan seterusnya.

Ketiga, revolusi komunikasi. Bersinergi dengan revolusi transportasi menghancurkan keterbatasan ruang dan waktu hingga menjadi sangat longgar. Jika dulu harus bertemu muka untuk mewujudkan percakapan yang efektif dan memerlukan waktu lama, sekarang seluruh operator handphone berlomba untuk menyajikan tarif termurah bahkan dalam skala hitungan 0,00 sekian rupiah. Jadi dua atau lebih manusia yang ingin melakukan komunikasi tak harus bertatap muka.

Keempat, transformasi politik yang menyebabkan pemusatan segala kegiatan di perkotaan. Dengan alasan kemudahan akses kelebihan fasilitas dan alasan lainnya, pembangunan kota menjadi sangat sentralistik. Segala pusat pemerintahan maupun perekonomian harus dipusatkan di perkotaan. Hal ini berakibat pada berlakunya hukum magneting proces. Pemusatan tersebut akan membuat seluruh ehtitas yang jauh akan mendekat untuk memperoleh akses yang lebih kepada pusat.

Permasalahan diatas cukup untuk memberikan argumen bahwa migrasi orang untuk menuju kota atau kerap kita sebut dengan urbanisasi, merupakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dihindari. Masalahnya, kota bukan merupakan suatu benda yang elastis atau dapat berkembang. Lama kelamaan, kota akan penuh jua. Yang menjadi soal disini bukan apakah pertumbuhan penduduk berjalan terus tanpa pengendalian: jawaban ini sudah jelas : tidak bisa. Soal yang sebenarnya ialah bagaimana cara menghentikan pertumbuhan penduduk melalui kebijaksanaan yang sengaja diambil untuk mengendalikan penduduk.[1]

Saat kota menjadi penuh, penggusuran demi penggusuran merupakan sarana utama yang masih dimiliki pemerintah demi mempertahankan “kehidupan” kota. Ironisnya, masalah penggusuran selalu merugikan kaum marjinal. Mereka selalu dianggap sebagai biang keladi yang menyebabkan kota menjadi kumuh dan semakin penuh.

II. Pembahasan

Data dari Urbanpoor, sebuah LSM yang berkonsentrasi pada advokasi kaum marjinal menyebutkan bahwa, di Asia sepanjang tahun 2001 dan 2002, 1,8 juta manusia kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran, dan sebanyak 3,9 juta nyawa terancam menjadi korban berikutnya. Hal tersebut terjadi hampir sepenuhnya terjadi di kota. Sayangnya, korban utama kasus penggusuran selalu kaum miskin yang minim akses. Layar kaca kita dalam beberapa waktu terakhir terlalu sering dihiasi oleh jerit tangis sekelompok orang dengan latar buldozer garang menghancurkan sebuah bangunan. Mungkin akhir-akhir ini pemerintah telah tersadarkan bahwa keterbatasan lahan di perkotaan merupakan sebuah masalah yang sangat akut.

Dalam UUD ‘45 pasal 33 termaktub bahwa bumi, air dan kekayaan alam lainnya harus dimanfatkan oleh demi kesejahteraan rakyat. Bisa dikatakan saat pemerintah membatasi penggunaan dengan kepentingan tertentu tanpa mengindahkan kepentingan publik merupakan hal yang melanggar konstitusi. Alasan yang paling sering digunakan oleh pemerintah, khususnya dalam tulisan ini mengambal contoh kasus penggusuran di Jakarta, adalah untuk memenuhi target ruang terbuka hijau.

Untuk tahun 2008, Dinas Pertamanan DKI Jakarta menargetkan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) mencapai 4-5 hektare. Untuk penambahan RTH seluas itu, Dinas Pertamanan mengajukan anggaran pada Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 sebesar Rp 40 miliar. Dalam pernyataannya, Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya menggunakan beberapa pola untuk memenuhi target penambahan RTH. Pertama, mempertahankan RTH seperti taman atau lahan hijau yang sudah ada. Kedua, membeli lahan hijau milik warga, meski luasnya tidak seberapa. Selain dua langkah tersebut, pemerintah DKI Jakarta juga mengambil langkah lain yaitu penggusuran. Penggusuran PKL dan juga pemukiman miskin, yang sering disebut sebagai pemukiman liar oleh Pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penggusuran di sepanjang jalan tol di Jabodetabek.

Kompensasi yang sering ditawarkan bagi korban penggusuran adalah uang kerohiman. Namun, amak diketahui pula bahwa pembagian ganti untung tersebut banyak menemui masalah. Uang kerohiman yang besarannya dipukul rata sebanyak 1 juta rupiah sudah pasti tidak mencukupi kebutuhan mencari tempat tinggal baru bagi korban penggusuran. Selain itu usaha untuk melakukan relokasi bisa dibilang gagal. Sayangnya kasus tersebut tumpang tindih dengan kasus yang lebih hangat sehingga tak sempat terekspos media.

Dalam master plan DKI 1965-1985, RTH masih 27,6 persen. Kemudian proyeksi versi pemerintah pada tahun 1985-2005, RUTR DKI masih menyisakan RTH 26,1 persen. Tahun 2000-2010, menurut RUTR, DKI hanya memproyeksikan RTH 13 persen. Target RTH DKI pada tahun 2010 itu adalah 9.544 hektare. Padahal realisasi tahun 2003 hanya 7.390 hektare. Ini menunjukkan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap RTH. Dari data tersebut terlihat bahwa ini terjadi pada tahun 1997 dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 1999-2001. Contoh alih fungsi yang tampak kasat mata adalah pembangunan apartemen di wilayah Selatan Jakarta, serta hutan kota di Cibubur yang dijual untuk dikonversi menjadi pembangunan kawasan komersia.[2] Selain dialokasikan untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, dan jugakawasan komersil, RTH yang berwujud taman publik pun semakin berkurang jumlahnya. Seperti yang dinyatakan oleh perwakilan Dinas Pertamanan Jakarta bahwa sekitar 250 taman telah beralih fungsi, yang paling banyak beralih menjadi pom bensin.[3]

Alih fungsi RTH menjadi bangunan-bangunan apartemen, mall, pom bensin, dan pembangunan kawasan komersial menunjukan keberpihakan pemerintah kepada para pemodal. Dengan alasan pembangunan, “warna” peruntukan lahan bisa diubah-ubah. Yang semula hijau bisa menjadi kuning atau bahkan pink. Alih fungsi lahan pun terjadi. Keistimewaan bagi pemodal terus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Ketika banjir terjadi, Pemerintah Daerah justru mengalihkan sasaran tembak ke rakyat miskin kota yang bermukin di wilayah-wilayah yang dianggap ilegal oleh Pemerintah, seperti bantaran sungai dan kolong tol/jembatan, dan bukan kepada para pemodal yang dengan inventasinya telah mengokupasi RTH di wilayah Jakarta.

Kacamata membedakan rakyat miskin dan pemodal yang melihat rakyat miskin sebagai hambatan investasi harus segera diubah. Melihat rakyat miskin sebagai warga yang berdaya merupakan inventasi yang baik untuk waktu ke depan. Hingga detik ini, permasalahan pemukiman miskin yang kerap dianggap pemerintah sebagai “perusak” keindahan kota dan ditakutkan akan menghambat investasi kerap disikapi dengan cara instan yaitu melakukan penggusuran.

Data yang mencengangkan didapat Urbanpoor menyebutkan, setiap tahunnya jumlah uang yang terbilang besar dialokasikan dalam APBD untuk menggusur rakyat miskin. Untuk tahun 2008 saja, dana sebesar Rp. 900 miliar dari total Rp.20,7 Trilyun dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai “program” penggusuran terhadap rakyat miskin. Keberpihakan kepada pemodal diwujudkan dalam pos-pos aloksi dana APBD seperti:

  1. Gusuran untuk saluran dan waduk (Rp. 610.650.000.000)
  2. Gusuran untuk RTH (Rp. 25.171.459.000)
  3. Gusuran untuk jalan dan jembatan (Rp. 253.000.000.000)
  4. Operasional Linmas, Trantib (Rp. 11.469.365.000)

Jumlah yang fantastis tersebut bisa dikatakan sebagai pemborosan, dan menghabiskan dana negara, karena pola penggusuran tidak bisa menyelesaikan masalah. Penggusuran hanya seperti memadamkan api dan tidak mematikan sumber api itu sendiri. Apabila pemerintah memang benar-benar berniat untuk memerangi kemiskinan, dan bukannya memerangi orang miskin, maka pemerintah harus segera mengubah perspektifnya terhadap orang miskin yang selama ini dianggap sebagai duri dalam proses pembangunan kota.

Masalah perencanaan itu melibatkan beberapa instansi yang bekerja pada wilayah yang berbeda. Semisal, dinas tata kota, dinas pertamanan, serta dinas pekerjaan umum yang selalu menjadi eksekutor pelaksana program. Jadi diperlukan kinerja yang saling bersinergi antar beberapa instansi yang terkait tersebut. Saya menilai tingkat keseragaman dalam melakukan sebuah program, ketiganya masih tumpang tindih. Tidak ada kejelasan seperti job descrition yang menjadi cetak biru perencanaan suatu program. Ketika ada kepentingan suatu dinas, maka ia akan langsung masuk begitu saja. Sebagai contoh saat melakukan penggusuran giliran satuan polisi pamong praja yang diajukan. Namun, sebagai perencana adalah dinas pertamanan. Pertanyaan yang muncul yakni, apakah ada pembagian kerja yang saling mengetahui antar dua instansi tersebut.

Jika dibagi dalam dua bagian utama, beberapa instansi yang saling terkait, yakni instansi perencana serta instansi pelaksana. Menurut Ul Haq, salah satu dosa perencana pembangunan adalah tidak memisahkan antara mana yang merupakan perencanaan dan mana yang merupakan pelaksanaan. Perencana pembangunan senang sekali membedakan antara perencanaan dan pelaksanaan. Kalau didesak terus mengapa, mereka akan menjawab, tanggung jawab mereka membuat rencana pekbangunan, sedangkan tugas melaksanakannya jatuh ke pundak seluruh sistem politik dan ekonomi.[4]

III. Penutup

Dari paparan di atas, dapat kuta ketahui bahwa ternyata dalam segala keputusan yang berkaitan dengan kekuasaan masih sering kita dapat fakta pemerintah masih ditunggangi oleh pemodal. Sebuah anekdot yang muncul di Jakarta adalah, Kita berdiri di atas kota yang dibangun atas utang dari pemodal asing. Saat masalah modal selalu memenangkan perebutan hak atas tanah, maka lama kelamaan, kita akan teralienasi di atas tanah sendiri.

Ketegasan pemerintah jelas dibutuhkan pada level ini. Pemerintah tidak boleh lagi terlalu mengedepankan kepentingan pemodal diatas kepentingan masyarakat luas. Ketegasan tersebut juga layak untuk menggusur iming-iming materi yang besar dan berkedok pembangunan. Sehingga pemerintah mampu menjadi tuan di negeri sendiri dan tidak membiarkan kepentingan pasar bermain terlalu banyak.

Sinergitas antara beberapa instansi yang terkait demi mewujudkan birokrasi yang tidak tumpang tindih juga harus ditingkatkan. Antara instansi tersebut juga tak boleh terjadi saling serobot proyek. Dan yang paling penting untuk ditekankan ialah tidak melakukan dikotomi antara mana yang merupakan tugas perencana dan mana yang merupakan tugas pelaksana, terlebih memisahkannya.

IV. Daftar Pustaka

Menera Kota Menata Peradaban, Jurnal Ilmiah Mahasiswa , Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Balairung UGM. Yogyakarta 2006.

Ul Haq, Mahbub, Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1983. Hlm 34.



[1] Ul Haq, Mahbub, Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1983. Hlm 148.

[2] “Pemprov DKI Perluas Ruang Terbuka Hijau”, 14 Januari 2008, Sumber: Republikaonline - http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=319746&kat_id=286

[3] ibid

[4] Ul Haq, Mahbub, Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1983. Hlm 34.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar