Ghofur's Blog

Ambillah Sayapku

2011-10-13T11:30:00.000-07:00

Bulan nyaris bulat penuh, seperti malam sebelumnya
Perlahan dan tulus menyapu ibu bumi pada setiap jengkal
Namun, cahaya lampu menimpa pipimu lagi
Kuingatkan untuk kesekian kali, jangan memberikan kelembutan itu padanya
Bukankah bulan lebih berhak atas paras ayumu?
Tapi kalau memang itu mimpimu,
aku tak punya kuasa apapun.

Untuk itulah rindu diciptakan
Sebagai ayat penyeimbang dari harapan, yang kerap silau
Kadang orang terkenang kerinduan yang panjang
tapi juga kasih yang pendek dan asing,
yang membuat jantung berdegup kencang,
saat jari perlahan lembut menyusuri sesamanya yang lain

Oya, untuk perkara hak, aku akan tetap bersikeras
bahwa hanya tuhan yang beroleh
bahkan aku tak pernah sungguh-sungguh ingin memiliki apapun
Terlebih kau...
Kalau boleh, akan kuberikan sepasang sayapku untukmu,
supaya kau bisa terbang bebas kemanapun kau mau.
Ya, mungkin begitulah sebaik-baik aku akan mencintaimu...

Subuh di Tiyasan, 14 Oktober 2011

Begitu Saja Sekuntum Anggrek ... Ah,

2011-10-10T15:38:00.000-07:00

Begitu saja, sebuah malam menggandengku untuk tersesat dalam badai kabut itu. Kemudian saja pakaianku basah oleh air.

Kuyup menuntunku untuk sejenak menghela nafas di samping kebun tepi jalan.

Dan begitu saja, diantara rerimbunan kebun itu, muncul sekuntum anggrek putih yang berkata lirih, "Bawa aku pulang."

Sampai sekarang aku belum sadar. Tak bisa secara detil terkira bayang harum rupa anggrek itu.

Lalu begitu saja, lamunku merintis mimpi. Kita berdua di serambi tua dengan dua buah sendok di atas sepiring bubur.

Dengan satu hal yang akan terus kubayangkan, makan dengan bayang wajahmu di ujung sendok.

Hingga begitu saja, beberapa ujung jari mulai menari...

kerinduan senantiasa dibawa angin

diucapkan burung-burung, disimpan bunga-bunga

tapi sering kita menahan perasaan itu

hingga sejuta malaikat turun dari langit

memberikan restunya

untuk setiap cinta yang waswas

cinta selembar daun melissa

dan sebutir anggur jatuh pada setiap oktober

pada sebuah rumah tua dengan kolam ikan

di kebun belakangnya. mungkin dua kerinduan

kita habis di tikungan jalan. sebelum arah taman

kota dengan kolam air mancur di tengahnya

tapi dari pagi sampai siang hari

dan dari siang hingga senja berembun

sebab kerinduan tak pernah selesai

izinkan aku menggenggam halus jemarimu

lalu, setelah semua itu, tunggulah aku

di minggu yang jauh...

Begitu saja-lah aku hanyut dalam rindu yang belum lengkap ...

Yogyakarta, 10 Oktober 2011

Angin September

2011-09-30T09:51:00.002-07:00

Aku yakin Tuhan sengaja menaruh purnama September tahun ini pada Syawal yang jujur. Agar masa depan tak bisa lagi berkilah terhadap rahimnya (:masa lalu). "Memang cukup ya bermaaf-maafan untuk masuk surga?" Sergap seorang anak pada bapak-ibunya? "Iya, tentu nak", jawab si bapak. "Apalagi kalau kita mampu memaafkan orang yang punya salah sama kita sebelum dia meminta maaf kepada kita", tambah si ibu.

Dan tiga hari setelah bulan bulat penuh itu, sesedikit awan luluh ke bumi. Menjelma gerimis tipis yang begitu runcing menampar wajahku. Pada sebuah layar mungil segenggaman tangan, diantara ratusan kata maaf, sebuah suara timbul-tenggelam dengan nada yang tak jauh beda. Saban hari hingga kini, Aku belum yakin harus mengakhiri dari mana, bahkan aku juga perlu membongkar berkas usang, sekedar mengetahui apa sebenarnya yang pernah kita mulai.

Beribu kali kututupi lembar sunyi dalam satu halaman paling kelam diary itu dengan lembar-lembar lain yang begitu cepat usang. Memori itu terlalu liar untuk dijinakkan. Hanya malaikat bersayap emas yang kuyakin mampu menerbangkannya menuju damai firdaus yang tak bertepi. Hingga kemudian Aku rela untuk melepaskan salam rindu lewat sepasang merpati putih untuk hangat senyum manismu bersama awan biru yang pada mataku terekam begitu kelabu.

Tapi malam ini tanganku tak kuasa lagi untuk menahan tekanan. Kubuka kelambu ridu itu di tepian sebuah danau. Di permukaan airnya, berserakan tanpa pola serbuk putih cahaya bulan. Ingatan-ingatan semu berlomba-lomba di kefanaan. Terlukis samar, di manapun, bersamamu segalanya terlalu cepat menjadi kabut. Siluet-siluet masa silam tak lagi punya ruang untuk bercumbu bersama temaram. Jadi, temaram jua yang harus menunggumu di ujung senja. Untuk bersama menghanyutkan gelisah menuju rumah baru yang sama-sama resah.

Sebab, angin september ini masih terasa aneh di ubun-ubun. Perlahan, tiap lembut dingin berhasil membelah hela nafasku menjadi beberapa bagian.

Jika aku seorang tawanan, dinding tembok beton, barangkali hanya jejak tapak kaki sisa pesta kebun yang hampir lunas disapu malam.

Jika aku seorang terhukum, tiang gantungan, barangkali tak lebih dari sisa roti dan secangkir anggur di atas meja pualam selepas perjamuan.

Aku masih seekor ulat. Tidak tahu darimana datangnya kepeompong, dan belum siap menjadi kupu-kupu.

(Angin September masih saja mencabik-cabik, menimbulkan perasaan ganjil serupa desahan badai. mirip riuh angin yang membelai rambut indah New York...)

Tiyasan,
Menit terakhir September 2011

Bokep Ariel dan Relegitimasi UU ITE

2010-06-15T10:40:00.000-07:00

Setelah melalui berbagai media dan alat transfer, akhirnya video itu sampai juga ke program GOM player komputer jinjing Saya. Video itu konon sampai masik ke jendela utama New York Times, dan telah sampai pula ke Afrika Selatan, dimana sedang ada pesta sepakbola yang PSSI saja tidak mampu meloloskan Timnas kita kesana. Tepatnya video mesum mirip artis Ariel Peterpan yang kemudian diplesetkan menjadi Ariel “Peterporn” dengan dua artis molek Indonesia. Tentang asli atau tidaknya, mari kita tinggalkan sejenak.

Hingga detik ini, kalau ada yang membikin statistik, saya yakin mayoritas penonton atau penikmat akan memperbincangkan originalitas seorang Ariel, Cut Tari, dan Luna Maya dalam video tersebut. Sebab, baru kali inilah massa memiliki momentum lebih untuk sekedar membincangkan sebuah video porno. Video porno sudah lama beredar di masyarakat bahkan sejak era video besar yang kala itu (90-an) kerap disebut laserdisk dalam wujud fisik pita kaset yang disewakan secara sembunyi-sembunyi. Di Jogja bahkan, ada beberapa warnet yang namanya bahkan diidentikkan dengan “film biru”. Cuman, kali ini artis dan para silit brintik, eh, selebritis yang “main” adegan ranjang.

Itulah momentum untuk kemudian membuat sebuah video porno lebih layak dibincangkan bersama dari bakal larinya dana 9 Trilliun rupiah yang akan lari ke kantong wakil rakyat, atau drama korupsi century yang tak jelas akhir ceritanya. Media benar-benar telah berhasil mengalihkan isu dan membikin “Agenda”. Ambillah contoh kasus Jeng Sri yang sekarang sudah berkantor di Washington. Mana ada media yang membahas proses boyongan Jeng Sri ke Washington di halaman muka??? Lalu kenapa dulu waktu dia mau keluar dari Kabinet, semua media menempatkan wajah beliau lebih dulu dari segala berita???

Kembali ke Ariel Peterporn, dia terancam ke undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Tidak ada yang aneh dengan dipenjaranya Ariel. Indonesia tak akan kekurangan artis semisal dia dipenjara. Bahkan, beberapa teman di Facebook menulis status begini, “Terima kasih Ariel, berkat kamu kami tidak perlu lagi membayangkan seperti apa keutuhan tubuh Luna Maya.” Saya sendiri sepakat untuk berterima kasih namun, bukan karena berhasil melihat sosok Luna Maya atau Cut Tari dalam kondisi telanjang bulat. Berterima kasihlah karena dari kasus Ariel kita sedikit teringat akan UU ITE.

Sekarang giliran kita telanjangi UU ITE. Saya membayangkan, dunia Luna, eh dunia maya, adalah tempat dimana sebagian dari kita menghabiskan waktu berselancar, adalah ruang publik baru. Jenuh di dunia nyata, kita bisa melarikan diri ke dunia maya. Kalau hakikat ruang publik adalah ruang mulik publik yang tak bholeh diantara siapapun melakukan distorsi, begitu pula analogi saya dengan dunia maya. Tak boleh siapapun mengurangi hak atau menambah kewajiban seseorang terhadap kegiatan di dunia maya. UU bernomor 11 yang disahkan pada 2008, berjumlah 54 pasal. Dan, mengancam terdistosinya ruang publik baru yang saya sebut tadi.

Pasal pertama dan ayat pertama UU ITE yang mendaji landasan sekalugus definisi operasional, mengartikan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kalau dalam bahasa Saya pribadi mungkin segala hal yang melewati kabel data, itu dapat disangkutkan pada UU ITE ketika ada orang yang melakukan apa yang oleh UU itu disebut salah, dia akan dapat dijerat oleh hukum.

Dalam UU ITE pasal 27, perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah transaksi informasi dan dokumen elektronik yang melanggar nilai asusila, memiliki nilai perjudian, memuat pencemaran nama baik, dan memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Kasus Ariel dinilai melanggar nilai-nilai asusila yang sangat erat kaitannya dengan moral, yang dalam negara kita masih dapat masuk dalam konteks hukum karena UU negara kita masih mempertimbangkan faktor fundamen, yakni Agama. Kalau kita ingat kasus Prita Mulyasari, dia dinyatakan kalah saat melawan RS OMNI karena melakukan pencemaran nama baik saat mengirimkan email.

Dua kasus tersebut menggambarkan bagaimana UU ITE mampu masuk ke wilayah-wilayah privat yang seharusnya menurut Magna Charta tidak ada yang boleh melanggarnya karena itu adalah Hak Dasar Manusia. Perihal menjelekkan nama baik, merasa dirugikan atau tidaknya seseorang, itu adalah masalah subyektif yang sangat invidualistik dan tidak ada pertimbangan untuk memasukkannya dalam logika positif ketika harus dimasukkan dalam penyeragaman bahasa dalam undang-undang. Kronologisnya, Prita “menggosip” dengan kawannya soal kekurangan pelayanan RS OMNI, infonya menyebar, RS OMNI tersinggung lalu memperadilankan Prita, lalu Prita dijerat UU ITE.

Kala ketika RS OMNI tersinggung dan memperadilankan Prita inilah wilayah privat yang kemudian mampu masuk ke wilayah publik yang akhirnya menjerat Prita. Ambiguitas ruang privat dan publik terjadi di sini. Berarti, kalau dalam akun Facebook, ada teman yang menyinggung perasaan Saya, berhak pada Saya untuk melaporkan dia ke pihak berwajib. Mungkin hanya masalah mampu atau tidak saya membayar pengacara yang akan menuntut orang tadi dan memenangkan perkara.

Untuk video Lunmay Dan Cuttai, saya menjadi agak bimbang. Negara kita adalah negara agamis, (bukan negara agama yang mengadopsi kitab suci satu agama tertentu) yang dari sanalah berkiblat masalah moralitas, termasuk didalamnya tindakan dinilai memenuhi hukum kesusilaan atau tidak. Susila atau tidaknya suatu perbuatan menjadi ambigu juga karena negara kita tidak sepenuhnya menganut satu kitab suci tertentu untuk kemudian dilimpahkan dalam bentuk undang-undang. Jadi, jika Ariel jadi dibui selama 12 tahun, sebenarnya dia sedang tidak beruntung saja melakukan aksi tersebut di negara kita. Jika saja negara kita negara liberal, bisa jadi itu menjadi sah dan negara hanya perlu melabeli video tersebut untuk kalangan usia berapa saja, dan tato di pantat kiri Luna sah untuk dilihat. Kalau hal itu terlalu ekstrim, bagaimana dengan wanita yang menggunakan celana pendek puya adiknya hingga menampakkan kulit pahanya. Beberapa pihak saja yang secara tegas menganggap paha itu haram dilihat. Tanpa sedikitpun ingin mendiskreditkan pihak tersebut, mereka juga berhak untuk melaporkan si empunya paha tadi karena hal itu tidak memenuhi nilai kesusilaan pihak tadi.

UU ITE, menurut Saya terlalu jauh masuk ke dunia maya, sementara dunia itu tak kurang merupakan dunia baru yang hampir sama letaknya dengan dunia nyata dalam hal komunikasi antar manusia. Komunikasi terjalin ketika terjadi penyampaian sesuatu dari komunikator kepada komunikan. Dan komunikasi adalah syarat pertama terjadinya kehidupan bermasyarakat. tinggal memberi label saja, seperti halnya “masyarakat Facebook”. Terlalu meremehkan jika akhirnya dunia “sebesar” dunia maya hanya diserahkan keberlangsungan kehidupan didalamnya kepada 54 poin UU ITE.

Dan, bagi saya, momen video Ariel hanyalah pintu masuk untuk melegalisasi secara de facto UU ITE di mata masyarakat. Dalam posisi ekstrim seperti video porno, hati massa menjadi tergerak untuk melakukan pembenaran psikologis karena berkaitan dengan faktor fundamen yakni tindak kesusilaan. Film porno adalah isu yang sangat sensitif dalam budaya timur. Tapi bagaimana dengan kasus Prita Mulyasari. Bagaimana jika UU ITE dijadikan senjata atas kasus-kasus lain yang sudah tidak lagi sensitif??? UU ITE sudah terlanjur digolokan. Bahkan sudah hampir berulang tahun untuk ketiga kalinya dalam mengawal negara kita. Dan kita hanya mengingat ketika terjadi penyelewengkan penggunaan. Sangat besar kemungkinan terjadinya penyelewengan penggunaan UU ITE demi kepentingan tertentu. Entah itu negara, entah swasta, baik kepentingan komunal maupun kepentingan individu. [ ]

Penggusuran Atas Nama Pembangunan

2009-04-19T05:31:00.000-07:00

Sebuah kritik atas keberpihakan kebijakan pembangunan kepada kaum pemodal

Kota adalah rimba, tangis bayi adalah lolong serigala di bawah bulan (Iwan Fals)

I. Pendahuluan

Entah mulai kapan orang menjadi terhipnotis oleh sebuah daerah yang disebut kota. Seolah disanalah detak jantung kehidupan berkiblat setiap harinya. Tak dapat dipungkiri memang segala yang dibutuhkan manusia untuk hidup ada disana. Episentrum kepentingan sosial, politik, budaya dan sendi kehidupan lain yang juga ada di kota semakin memantapkan kota menjadi suatu kesempurnaan yang tanpa lubang.

Pergerakan massa ke kota juga terus terjadi setiap waktu. Acap kali kita lihat adalah pergerakan massa yang luar biasa untuk menyerbu kota sebagai tempat mencari nafkah. Biasanya, ritual tersebut menjadi pemandangan umum setelah hari raya. Motifnya juga monoton. Saat ada seorang yang telah sukses mendapatkan nafkah di kota, saudara di tanah kelahiran akan tergiur oleh orang tersebut. Akibatnya, semua mata yang tertuju pada kota beranggapan bahwa kota dapat memenuhi kekurangan mereka terutama dalam hal materi atau meraih penghasilan yang lebih baik.

Pertumbuhan yang dialami oleh kota juga sangat cepat. Tak sampai hitungan tahun untuk mendirikan sebuah gedung pencakar langit. Dalam hitungan bulan pun, pemandangan gedung bertingkat nan mewah pun akan selalu berubah. Contoh pertumbuhan fisik tersebut memang dapat bermakna sangat sempit. Dalam arti yang sebenarnya, pertumbuhan kota di berbagai bidang jauh lebih cepat dari itu. Hadi Sabari Yunus (dalam Jurnal Balairung Edisi 40 tahun 2006), mengemukakan pendapatnya tentang empat penyebab utama pertumbuhan kota yang eksplosif tersebut.

Pertama, industrial booming yang luar biasa. Ledakan industri, secara langsung juga enyebabkan kota secara fisik mengalami pemekaran yang luar biasa. Lalu pemekaran ini ini diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang besar pula melalui migrasi. Petani dan penduduk desa berkurang dan melirik untuk berpindah ke kota. Dan kota menjadi overload.

Kedua, revolusi transportasi yang meningkatkan daya mobilisasi penduduk. Jarak menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kemajuan transportasi berjalan selaras dengan kemajuan tekhnologi. Orang mengejar tekhnologi untuk menjadi lebih baik dan merasa selalu kurang. Saat orang dapat meluncur diatas roda, orang ingin lebih cepat menggunakan rel baja. Saat dapat lebih cepat dengan kereta api, orang ingin yang lebih cepat lagi dan akhirnya ditemukan transportasi udara yang ekstra cepat dan seterusnya.

Ketiga, revolusi komunikasi. Bersinergi dengan revolusi transportasi menghancurkan keterbatasan ruang dan waktu hingga menjadi sangat longgar. Jika dulu harus bertemu muka untuk mewujudkan percakapan yang efektif dan memerlukan waktu lama, sekarang seluruh operator handphone berlomba untuk menyajikan tarif termurah bahkan dalam skala hitungan 0,00 sekian rupiah. Jadi dua atau lebih manusia yang ingin melakukan komunikasi tak harus bertatap muka.

Keempat, transformasi politik yang menyebabkan pemusatan segala kegiatan di perkotaan. Dengan alasan kemudahan akses kelebihan fasilitas dan alasan lainnya, pembangunan kota menjadi sangat sentralistik. Segala pusat pemerintahan maupun perekonomian harus dipusatkan di perkotaan. Hal ini berakibat pada berlakunya hukum magneting proces. Pemusatan tersebut akan membuat seluruh ehtitas yang jauh akan mendekat untuk memperoleh akses yang lebih kepada pusat.

Permasalahan diatas cukup untuk memberikan argumen bahwa migrasi orang untuk menuju kota atau kerap kita sebut dengan urbanisasi, merupakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dihindari. Masalahnya, kota bukan merupakan suatu benda yang elastis atau dapat berkembang. Lama kelamaan, kota akan penuh jua. Yang menjadi soal disini bukan apakah pertumbuhan penduduk berjalan terus tanpa pengendalian: jawaban ini sudah jelas : tidak bisa. Soal yang sebenarnya ialah bagaimana cara menghentikan pertumbuhan penduduk melalui kebijaksanaan yang sengaja diambil untuk mengendalikan penduduk.[1]

Saat kota menjadi penuh, penggusuran demi penggusuran merupakan sarana utama yang masih dimiliki pemerintah demi mempertahankan “kehidupan” kota. Ironisnya, masalah penggusuran selalu merugikan kaum marjinal. Mereka selalu dianggap sebagai biang keladi yang menyebabkan kota menjadi kumuh dan semakin penuh.

II. Pembahasan

Data dari Urbanpoor, sebuah LSM yang berkonsentrasi pada advokasi kaum marjinal menyebutkan bahwa, di Asia sepanjang tahun 2001 dan 2002, 1,8 juta manusia kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran, dan sebanyak 3,9 juta nyawa terancam menjadi korban berikutnya. Hal tersebut terjadi hampir sepenuhnya terjadi di kota. Sayangnya, korban utama kasus penggusuran selalu kaum miskin yang minim akses. Layar kaca kita dalam beberapa waktu terakhir terlalu sering dihiasi oleh jerit tangis sekelompok orang dengan latar buldozer garang menghancurkan sebuah bangunan. Mungkin akhir-akhir ini pemerintah telah tersadarkan bahwa keterbatasan lahan di perkotaan merupakan sebuah masalah yang sangat akut.

Dalam UUD ‘45 pasal 33 termaktub bahwa bumi, air dan kekayaan alam lainnya harus dimanfatkan oleh demi kesejahteraan rakyat. Bisa dikatakan saat pemerintah membatasi penggunaan dengan kepentingan tertentu tanpa mengindahkan kepentingan publik merupakan hal yang melanggar konstitusi. Alasan yang paling sering digunakan oleh pemerintah, khususnya dalam tulisan ini mengambal contoh kasus penggusuran di Jakarta, adalah untuk memenuhi target ruang terbuka hijau.

Untuk tahun 2008, Dinas Pertamanan DKI Jakarta menargetkan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) mencapai 4-5 hektare. Untuk penambahan RTH seluas itu, Dinas Pertamanan mengajukan anggaran pada Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 sebesar Rp 40 miliar. Dalam pernyataannya, Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya menggunakan beberapa pola untuk memenuhi target penambahan RTH. Pertama, mempertahankan RTH seperti taman atau lahan hijau yang sudah ada. Kedua, membeli lahan hijau milik warga, meski luasnya tidak seberapa. Selain dua langkah tersebut, pemerintah DKI Jakarta juga mengambil langkah lain yaitu penggusuran. Penggusuran PKL dan juga pemukiman miskin, yang sering disebut sebagai pemukiman liar oleh Pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penggusuran di sepanjang jalan tol di Jabodetabek.

Kompensasi yang sering ditawarkan bagi korban penggusuran adalah uang kerohiman. Namun, amak diketahui pula bahwa pembagian ganti untung tersebut banyak menemui masalah. Uang kerohiman yang besarannya dipukul rata sebanyak 1 juta rupiah sudah pasti tidak mencukupi kebutuhan mencari tempat tinggal baru bagi korban penggusuran. Selain itu usaha untuk melakukan relokasi bisa dibilang gagal. Sayangnya kasus tersebut tumpang tindih dengan kasus yang lebih hangat sehingga tak sempat terekspos media.

Dalam master plan DKI 1965-1985, RTH masih 27,6 persen. Kemudian proyeksi versi pemerintah pada tahun 1985-2005, RUTR DKI masih menyisakan RTH 26,1 persen. Tahun 2000-2010, menurut RUTR, DKI hanya memproyeksikan RTH 13 persen. Target RTH DKI pada tahun 2010 itu adalah 9.544 hektare. Padahal realisasi tahun 2003 hanya 7.390 hektare. Ini menunjukkan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap RTH. Dari data tersebut terlihat bahwa ini terjadi pada tahun 1997 dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 1999-2001. Contoh alih fungsi yang tampak kasat mata adalah pembangunan apartemen di wilayah Selatan Jakarta, serta hutan kota di Cibubur yang dijual untuk dikonversi menjadi pembangunan kawasan komersia.[2] Selain dialokasikan untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, dan jugakawasan komersil, RTH yang berwujud taman publik pun semakin berkurang jumlahnya. Seperti yang dinyatakan oleh perwakilan Dinas Pertamanan Jakarta bahwa sekitar 250 taman telah beralih fungsi, yang paling banyak beralih menjadi pom bensin.[3]

Alih fungsi RTH menjadi bangunan-bangunan apartemen, mall, pom bensin, dan pembangunan kawasan komersial menunjukan keberpihakan pemerintah kepada para pemodal. Dengan alasan pembangunan, “warna” peruntukan lahan bisa diubah-ubah. Yang semula hijau bisa menjadi kuning atau bahkan pink. Alih fungsi lahan pun terjadi. Keistimewaan bagi pemodal terus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Ketika banjir terjadi, Pemerintah Daerah justru mengalihkan sasaran tembak ke rakyat miskin kota yang bermukin di wilayah-wilayah yang dianggap ilegal oleh Pemerintah, seperti bantaran sungai dan kolong tol/jembatan, dan bukan kepada para pemodal yang dengan inventasinya telah mengokupasi RTH di wilayah Jakarta.

Kacamata membedakan rakyat miskin dan pemodal yang melihat rakyat miskin sebagai hambatan investasi harus segera diubah. Melihat rakyat miskin sebagai warga yang berdaya merupakan inventasi yang baik untuk waktu ke depan. Hingga detik ini, permasalahan pemukiman miskin yang kerap dianggap pemerintah sebagai “perusak” keindahan kota dan ditakutkan akan menghambat investasi kerap disikapi dengan cara instan yaitu melakukan penggusuran.

Data yang mencengangkan didapat Urbanpoor menyebutkan, setiap tahunnya jumlah uang yang terbilang besar dialokasikan dalam APBD untuk menggusur rakyat miskin. Untuk tahun 2008 saja, dana sebesar Rp. 900 miliar dari total Rp.20,7 Trilyun dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai “program” penggusuran terhadap rakyat miskin. Keberpihakan kepada pemodal diwujudkan dalam pos-pos aloksi dana APBD seperti:

Gusuran untuk saluran dan waduk (Rp. 610.650.000.000)
Gusuran untuk RTH (Rp. 25.171.459.000)
Gusuran untuk jalan dan jembatan (Rp. 253.000.000.000)
Operasional Linmas, Trantib (Rp. 11.469.365.000)

Jumlah yang fantastis tersebut bisa dikatakan sebagai pemborosan, dan menghabiskan dana negara, karena pola penggusuran tidak bisa menyelesaikan masalah. Penggusuran hanya seperti memadamkan api dan tidak mematikan sumber api itu sendiri. Apabila pemerintah memang benar-benar berniat untuk memerangi kemiskinan, dan bukannya memerangi orang miskin, maka pemerintah harus segera mengubah perspektifnya terhadap orang miskin yang selama ini dianggap sebagai duri dalam proses pembangunan kota.

Masalah perencanaan itu melibatkan beberapa instansi yang bekerja pada wilayah yang berbeda. Semisal, dinas tata kota, dinas pertamanan, serta dinas pekerjaan umum yang selalu menjadi eksekutor pelaksana program. Jadi diperlukan kinerja yang saling bersinergi antar beberapa instansi yang terkait tersebut. Saya menilai tingkat keseragaman dalam melakukan sebuah program, ketiganya masih tumpang tindih. Tidak ada kejelasan seperti job descrition yang menjadi cetak biru perencanaan suatu program. Ketika ada kepentingan suatu dinas, maka ia akan langsung masuk begitu saja. Sebagai contoh saat melakukan penggusuran giliran satuan polisi pamong praja yang diajukan. Namun, sebagai perencana adalah dinas pertamanan. Pertanyaan yang muncul yakni, apakah ada pembagian kerja yang saling mengetahui antar dua instansi tersebut.

Jika dibagi dalam dua bagian utama, beberapa instansi yang saling terkait, yakni instansi perencana serta instansi pelaksana. Menurut Ul Haq, salah satu dosa perencana pembangunan adalah tidak memisahkan antara mana yang merupakan perencanaan dan mana yang merupakan pelaksanaan. Perencana pembangunan senang sekali membedakan antara perencanaan dan pelaksanaan. Kalau didesak terus mengapa, mereka akan menjawab, tanggung jawab mereka membuat rencana pekbangunan, sedangkan tugas melaksanakannya jatuh ke pundak seluruh sistem politik dan ekonomi.[4]

III. Penutup

Dari paparan di atas, dapat kuta ketahui bahwa ternyata dalam segala keputusan yang berkaitan dengan kekuasaan masih sering kita dapat fakta pemerintah masih ditunggangi oleh pemodal. Sebuah anekdot yang muncul di Jakarta adalah, Kita berdiri di atas kota yang dibangun atas utang dari pemodal asing. Saat masalah modal selalu memenangkan perebutan hak atas tanah, maka lama kelamaan, kita akan teralienasi di atas tanah sendiri.

Ketegasan pemerintah jelas dibutuhkan pada level ini. Pemerintah tidak boleh lagi terlalu mengedepankan kepentingan pemodal diatas kepentingan masyarakat luas. Ketegasan tersebut juga layak untuk menggusur iming-iming materi yang besar dan berkedok pembangunan. Sehingga pemerintah mampu menjadi tuan di negeri sendiri dan tidak membiarkan kepentingan pasar bermain terlalu banyak.

Sinergitas antara beberapa instansi yang terkait demi mewujudkan birokrasi yang tidak tumpang tindih juga harus ditingkatkan. Antara instansi tersebut juga tak boleh terjadi saling serobot proyek. Dan yang paling penting untuk ditekankan ialah tidak melakukan dikotomi antara mana yang merupakan tugas perencana dan mana yang merupakan tugas pelaksana, terlebih memisahkannya.

IV. Daftar Pustaka

Menera Kota Menata Peradaban, Jurnal Ilmiah Mahasiswa , Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Balairung UGM. Yogyakarta 2006.

Ul Haq, Mahbub, Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1983. Hlm 34.

[1] Ul Haq, Mahbub, Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1983. Hlm 148.

[2] “Pemprov DKI Perluas Ruang Terbuka Hijau”, 14 Januari 2008, Sumber: Republikaonline - http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=319746&kat_id=286

[3] ibid

[4] Ul Haq, Mahbub, Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1983. Hlm 34.

Meraba Pergerakan Pers Mahasiswa

2009-01-08T08:07:00.000-08:00

Beberapa waktu lalu, tepatnya 1-2 November 2008, penulis mengikuti sebuah forum yang menghadirkan, atau lebih tepatnya mengundang, sebagian pers mahasiswa (persma) dari beberapa kampus di Indonesia. Forum yang digagas Teknokra, persma Universitas Lampung (Unila), tersebut merupakan “Simposium Generasi Pers Mahasiswa se-Indonesia 2008”. Hadir dalam forum tersebut, delegasi dari dua puluh tiga persma se-Indonesia.

Pada mulanya, simposium diawali dengan seminar bertajuk “Peran Persma dan Pers Umum dalam Pemilu 2008”. Panitia menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, serta Corporate Chief Editor Tempo Bambang Harymurti. Tulisan ini tidak akan menceritakan jalannya simposium tersebut, tetapi lebih sebagai refleksi tentang forum persma berkaliber nasional yang belakangan ini ternyata kerap diselenggarakan.

Sebenarnya, simposium nasional persma di Lampung itu bukanlah yang pertama kali diadakan. Pada kisaran 2008 saja, Balairung, persma Universitas Gadjah Mada yang menjadi tempat penulis bernaung, setidaknya telah menerima tiga undangan simposium nasional. Dua simposium pertama diadakan persma di kawasan Indonesia timur. Sementara yang terakhir adalah simposium yang diadakan oleh Teknokra tersebut.

Di benak penulis, sontak muncul kesan bahwa masing-masing persma tengah berupaya mendapatkan pengakuan sebagai “pusat” dari persma nasional, yakni dengan mengadakan acara sejenis. Mengundang seluruh persma se-Indonesia serta mengadakan sebuah forum bertajuk simposium berlabel nasional menjadi indikasinya. Entah bertujuan saling klaim atau ingin menunjukkan superioritas masing-masing organisasi persma. Yang pasti, tidak ada koordinasi terpusat, yang berkelanjutan, antarpersma di Indonesia.

Dari segi esensi, tanpa maksud mendikotomikan dengan persoalan eksistensi, kegiatan di Unila tersebut cukup miris untuk disebut sebagai sebuah simposium. Alih-alih menyatukan pendapat untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, justru tak ada kesepakatan perihal arah diskusi pada simposium tersebut.

Akibatnya, simposium berubah menjadi sekedar sharing antardelegasi persma. Dialog utara-selatan (baca: ngalor-ngidul) tentang dinamika persma masing-masing tanpa berhasil memetakan arah gerakan demi kepentingan kolektif. Kalau pertemuan serupa terus terulang, forum kumpul persma hanya akan tersisa sebatas selebrasi. Ya, perayaan atas sebuah ritual yang tidak tentu mendapat penghayatan.

Reorientasi Persma Pasca-1998

Cerita seputar persma sekarang ini hanya menjadi romantisme sejarah para pegiatnya. Suguhan drama historis gerakan “pendahulu persma” yang begitu mempengaruhi keberlangsungan sebuah rezim pemerintahan sangatlah memukau.

Pada era kolonialisasi, persma memang menjadi sarana sosialisasi ide-ide nasionalisme. Bahkan, cikal bakal pers umum ada di area komunitas kampus. Nalar kritis para mahasiswa yang tertuang pada terbitan kampus mampu membuat goyah sebuah rezim hingga perlu ada pembredelan pers kampus pada era Orde Baru.

Amir Effendi Siregar dalam Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti menyimpulkan, dinamika persma amat bergantung pada personalitas rezim politik yang tengah berkuasa. Yang terjadi pada masing-masing zaman di atas adalah, mereka memiliki common enemy yang jelas. Namun, saat rezim otoritarian rontok, persma seperti kehilangan orientasi gerakan.

Jika tetap bergulat ke penerbitan, tentu, persma “kalah” dengan pers umum. Mereka memiliki modal serta alat produksi sehingga mampu bekerja dengan mekanisme lebih sempurna. Sementara itu, awak persma bekerja tanpa gaji namun tetap menatap ke arah kerja profesional dan tak lupa pula idealisme selangit—serta beban kuliah yang bagaimanapun tidak bisa dilupakan. Untuk itu, kita, persma perlu memaknai masa kita sendiri. Jangan melulu membanggakan historiografi persma masa lampau.

Pers Komunitas dan Pers Wacana

Beranjak dari fakta tersebut, akhirnya, Balairung menentukan sikap. Balairung bergerak pada dua ranah, yakni pers komunitas dan pers wacana.

Dari segi pers komunitas, Balairung tetaplah unit kegiatan mahasiswa yang harus bertanggung jawab pada komunitas kampus. Ini biasa dimaknai sebagai upaya menumbuhkan demokrasi (dengan d kecil). Bentuk praktis pada level komunitas ini ialah terbitan berupa Balairung Koran (Balkon). Rubrikasi dalam Balkon mengangkat isu-isu seputar kampus yang layak untuk dipublikasikan.

Sementara itu, pada ranah wacana, Balairung menerbitkan jurnal ilmiah yang mencakup isu-isu umum. Jurnal Balairung berusaha membahas secara mendalam (in depth) sebuah isu, bukan hanya melaporkan sebuah peristiwa dalam bentuk berita tanpa makna.

Sudah tidak zamannya lagi “pers mahasiswa” terjebak pada unsur yang pertama (baca: “pers”) sehingga masih bergelut pada jurnalisme an sich. Aspek ideologis pada unsur yang kedua, yakni “mahasiswa”, harus lebih diperjuangkan. Melakukan sebuah kajian mendalam terhadap isu menjadi salah satu parameter utama. Daya nalar serta intelektualias mahasiswa yang selama ini dibanggakan, mesti diaktualisasikan.

Tentu saja, tawaran pola pergerakan Balairung tidak kemudian menjawab tuntas dinamika persma masa kini. Setiap persma pasti memiliki ciri gerakan yang berbeda. Bisa jadi, memang, tidaklah mungkin menyeragamkan beragam pola pergerakan persma. Yang masih mungkin adalah menyatukan semangat kerja yang tak hanya selesai dengan mengeluarkan produk. Dengan kata lain, persma haruslah mewarisi spirit tak pernah puas yang merupakan kekhasan kelompok akademika kampus, masyarakat terdidik, yang notabene merupakan cangkangnya. (*)

Bismillah

2009-01-06T06:12:00.000-08:00

aku njajal